SURABAYA — LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Sorotan terhadap tata kelola anggaran di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur kembali mencuat. Kali ini, perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mengarah pada sejumlah pos anggaran keikutsertaan ESDM Jatim dalam Pameran Jatim Fest 2026 yang nilainya mencapai sekitar Rp299 juta.
Tiga pos belanja yang menjadi perhatian tersebut masing-masing berupa jasa sewa lahan dan dekorasi booth sebesar Rp200 juta, belanja souvenir Jatim Fest sekitar Rp66 juta, serta pengadaan seragam khusus personel penjaga stand sebesar Rp33 juta.
MAKI Jatim menilai ketiga pos tersebut perlu diuji secara terbuka melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, spesifikasi barang dan jasa, volume pekerjaan, harga satuan, kontrak, hingga bukti pembayaran. Penilaian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan tersebut muncul ketika ESDM Jatim masih menjadi perhatian publik menyusul perkara dugaan pungutan liar dalam proses perizinan yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Pada April 2026, Kejati Jatim menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial AM bersama dua pihak lain sebagai tersangka dalam perkara dugaan pungli perizinan tambang. Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan tersangka baru berinisial ED pada Juli 2026.
Kejati Jatim pada akhir Juli 2026 menyebut hasil penyidikan mengidentifikasi pungutan liar dalam proses perizinan ESDM mencapai sekitar Rp8,44 miliar, sementara uang dan aset senilai sekitar Rp5,54 miliar telah disita sebagai barang bukti.
Perkara tersebut juga telah bergerak ke tahap penuntutan. Pada 12 Agustus 2026, Kejari Surabaya menyatakan tiga tersangka telah dilimpahkan pada tahap II setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 dan selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.
Di tengah proses hukum tersebut, MAKI Jatim kini menyoroti penggunaan anggaran untuk kegiatan pameran.
Berdasarkan telaah yang disampaikan Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, anggaran Rp200 juta untuk sewa lahan dan dekorasi booth menjadi salah satu titik yang dipertanyakan. MAKI mengklaim menemukan pola penganggaran serupa pada tahun-tahun sebelumnya dan menyebut estimasi biaya sewa serta pembuatan booth berdasarkan data yang mereka miliki diduga berada di bawah angka tersebut.
Namun, perbedaan antara pagu anggaran dengan perkiraan harga pasar belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara maupun penyimpangan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, rincian pekerjaan, penawaran penyedia, pembayaran dan realisasi pekerjaan.
Pos kedua yang menjadi perhatian adalah belanja souvenir senilai sekitar Rp66 juta.
Menurut MAKI Jatim, souvenir tersebut digunakan sebagai hadiah bagi pengunjung yang berhasil mengikuti permainan di booth ESDM Jatim. Kondisi itu kemudian dipertanyakan dari sisi mekanisme pengadaan, jumlah barang, harga satuan, penerima, serta kesesuaian penggunaannya dengan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Sementara itu, pos ketiga berkaitan dengan pengadaan seragam bagi personel penjaga stand dengan nilai sekitar Rp33 juta.
MAKI Jatim menyebut jumlah personel yang bertugas di stand diperkirakan sekitar 10 hingga 13 orang. Atas dasar perkiraan tersebut, organisasi antikorupsi itu mempertanyakan dasar penentuan anggaran seragam, termasuk jumlah pakaian, harga satuan, spesifikasi, serta bukti penerimaan barang.
Ketiga pos tersebut kemudian menjadi bahan telaah Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim untuk melihat apakah terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran, realisasi kegiatan dan harga barang atau jasa yang dibayarkan.
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, mengatakan hasil telaah internal beserta data yang telah divalidasi telah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim.
«“Hasil dari temuan dan validasi data dari Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim saya yakin sudah sangat lengkap dan sudah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim untuk kemudian akan menjadi berkas pelaporan hukum,” ujar Heru MAKI.»
Menurut Heru, penelusuran tidak akan berhenti pada perangkat daerah yang menjadi peserta pameran. Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), pengguna anggaran (PA), hingga pihak penyelenggara atau event organizer (EO), disebut akan turut dikaji berdasarkan kewenangan dan keterlibatannya masing-masing.
MAKI Jatim juga menyatakan akan memperluas telaah terhadap pelaksanaan Jatim Fest pada tahun-tahun sebelumnya, yakni periode 2023 hingga 2026.
Dalam konteks tersebut, dugaan adanya pemberian kembali dana atau cashback kepada pihak tertentu merupakan klaim yang masih harus dibuktikan melalui dokumen transaksi, aliran dana, keterangan para pihak dan alat bukti lainnya. MAKI Jatim menyatakan aspek tersebut menjadi bagian dari materi yang sedang mereka telusuri.
Heru menegaskan, pihaknya ingin agar seluruh proses pengadaan dan pembiayaan pameran yang menggunakan APBD dapat dibuka secara transparan sehingga publik dapat mengetahui apakah setiap rupiah anggaran benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat yang jelas.
“Selambu sudah ditarik dan sudah dibuka. Insya Allah dugaan korupsi serta dugaan gratifikasi atau cashback yang menyertai pameran Jatim Fest mulai tahun 2023, 2024, 2025 dan tahun 2026 akan ditelusuri secara jelas dan transparan, termasuk pihak-pihak yang diduga menerima cashback dari anggaran keikutsertaan pameran Jatim Fest,” tegas Heru.
Dengan munculnya sorotan tersebut, ruang klarifikasi dari Dinas ESDM Jatim, pejabat pengelola anggaran maupun pihak penyelenggara menjadi penting. Terutama untuk menjelaskan dasar penetapan nilai anggaran, mekanisme pengadaan, realisasi kegiatan, rincian penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban seluruh belanja.
MAKI Jatim menyatakan seluruh data akan ditempatkan dalam mekanisme hukum apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pelanggaran.
Pada akhirnya, apakah tiga pos anggaran tersebut merupakan penggunaan anggaran yang wajar atau justru terdapat persoalan hukum, harus ditentukan berdasarkan dokumen, audit, proses pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang (Red).
