SURABAYA —LIPUTAN LINTAS CAKRAWALA ID Gelaran Jatim Fest 2026 yang berlangsung di Exhibition Hall Grand City Surabaya pada 30 September hingga 4 Oktober 2026 tidak hanya menghadirkan pameran produk, layanan publik, UMKM, hiburan, olahraga, dan transaksi digital. Di tengah kemeriahan agenda yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur itu, muncul sorotan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur.
MAKI Jatim mempertanyakan sejauh mana konsep pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah benar-benar menjadi roh utama Jatim Fest, khususnya ketika kegiatan tersebut juga melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Secara resmi, Jatim Fest 2026 memang diarahkan sebagai ruang pertemuan masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, serta potensi ekonomi daerah. Pemprov Jatim menyebut event tersebut diharapkan menjadi katalis pertumbuhan UMKM. Bahkan, sekitar 22 OPD Pemprov Jatim, lima instansi pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah BUMN dan BUMD disebut terlibat dalam penyelenggaraan tahun ini.
Namun, menurut MAKI Jatim, konsep tersebut perlu diuji lebih jauh dari sisi manfaat langsung bagi pelaku UKM/UMKM.
Ketua MAKI Koorwil Provinsi Jawa Timur, Heru MAKI, mempertanyakan apakah keberadaan berbagai booth OPD dan unsur pemerintah benar-benar memberikan ruang yang proporsional kepada pelaku usaha rakyat, atau justru lebih dominan menampilkan kemasan pameran dengan biaya penyelenggaraan yang besar.
Sorotan tersebut, sebagaimana diberitakan MAKI News, juga menyentuh persoalan biaya keikutsertaan dan penggunaan anggaran sejumlah OPD. MAKI Jatim mengaku menemukan sejumlah data pengadaan yang menurut mereka perlu dicermati dan dicocokkan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah adanya informasi mengenai biaya booth bagi pelaku UKM/UMKM. MAKI menyebut terdapat pelaku usaha yang mendapatkan penawaran tempat pameran dengan nilai sekitar Rp7 juta untuk masa lima hari, sementara terdapat alternatif kegiatan pameran lain yang disebut memberikan ruang secara gratis.
Bagi MAKI, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai mahal atau murahnya sebuah booth. Pertanyaan utamanya adalah apakah sebuah event yang menggunakan dukungan pemerintah daerah sudah benar-benar menempatkan pelaku UMKM sebagai penerima manfaat utama.
Anggaran OPD Jadi Titik Sorotan
Sorotan berikutnya diarahkan terhadap sejumlah anggaran OPD yang disebut MAKI Jatim berkaitan dengan keikutsertaan dalam kegiatan pameran.
Dalam data yang diklaim telah ditelusuri MAKI, terdapat sejumlah pos pengadaan yang nilainya berbeda-beda, antara lain anggaran Dinas ESDM Jawa Timur untuk sewa lahan dan dekorasi yang disebut mencapai sekitar Rp200 juta, ditambah pengadaan souvenir atau seragam sekitar Rp100 juta.
MAKI juga menyoroti Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur yang disebut memiliki anggaran sekitar Rp55 juta untuk sewa lahan dan Rp66 juta untuk dekorasi. Sementara Dinas Perhubungan Jawa Timur disebut memiliki anggaran keikutsertaan sekitar Rp133 juta.
Ada pula pos pada Biro Perekonomian Setdaprov Jatim berupa belanja jasa penyelenggaraan acara sekitar Rp255 juta yang oleh MAKI dipertanyakan keterkaitannya dengan kegiatan pameran.
Namun demikian, angka-angka tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Perbedaan nilai anggaran antar-OPD tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian mengenai kewajaran anggaran harus melihat dokumen kontrak, spesifikasi pekerjaan, volume, harga satuan, bentuk layanan yang diterima masing-masing OPD, serta realisasi dan pertanggungjawaban kegiatan.
Karena itu, sorotan MAKI tersebut pada dasarnya masih berada pada ranah pertanyaan dan permintaan penelusuran, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya tindak pidana.
MAKI Bandingkan dengan Konsep Pemberdayaan UMKM
Heru MAKI menilai event yang menggunakan dukungan pemerintah semestinya memiliki desain yang lebih kuat untuk membuka akses pasar bagi pelaku UKM/UMKM.
Menurut dia, MAKI memiliki konsep kegiatan yang selama ini disebut sebagai model “gendhong ngendhit”, yakni keterlibatan OPD dalam pembiayaan kegiatan dengan sebagian besar ruang pamer diberikan secara gratis kepada pelaku UKM/UMKM.
Konsep tersebut, menurut MAKI, bertujuan agar anggaran yang dikeluarkan pemerintah tidak berhenti pada pembangunan booth, dekorasi, atau kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sorotan tersebut menjadi relevan karena Pemprov Jatim sendiri menyampaikan bahwa Jatim Fest 2026 memang dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Mhd Aftabuddin Rijaluzzaman sebelumnya menyebut Jatim Fest ditargetkan menarik sedikitnya 50 ribu pengunjung dan menghasilkan transaksi sekitar Rp25 miliar. Biro Perekonomian juga menyebut sekitar 40–50 UMKM akan berpartisipasi melalui OPD tersebut, dengan kurasi untuk memastikan kesiapan produk dan kapasitas usaha.
Artinya, ukuran keberhasilan event bukan hanya kemeriahan acara, jumlah pengunjung, atau nilai transaksi. Efektivitas pemberdayaan UMKM juga menjadi aspek yang patut diukur, termasuk berapa banyak pelaku usaha yang memperoleh ruang promosi, berapa transaksi yang mereka hasilkan, serta apakah setelah event mereka memperoleh akses pasar baru.
Dugaan Gratifikasi dan Cash Back Didorong ke Ranah Hukum
Yang membuat sorotan MAKI Jatim semakin serius adalah rencana membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum apabila hasil penelusuran mereka menemukan bukti yang cukup.
Heru MAKI menyatakan pihaknya siap melaporkan dugaan gratifikasi atau cash back apabila terdapat bukti yang mendukung dugaan tersebut.
Pernyataan itu penting ditempatkan sebagai dugaan dan rencana pelaporan, bukan sebagai kesimpulan bahwa gratifikasi atau cash back telah terjadi.
Sebab, untuk membuktikan adanya tindak pidana, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan, aliran pembayaran, hubungan antara penyedia dan pejabat terkait, kesesuaian pekerjaan dengan kontrak, serta bukti-bukti lain yang relevan.
MAKI Jatim juga mendorong agar penggunaan anggaran kegiatan pameran dapat diperiksa secara transparan apabila memang terdapat perbedaan antara nilai kontrak dengan manfaat atau pekerjaan yang benar-benar diterima.
Langkah tersebut, jika benar dilakukan, akan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum maupun auditor untuk menguji seluruh data secara objektif.
Penyelenggara Klaim Jatim Fest Bukan Sekadar Hiburan
Di sisi lain, penyelenggara dan Pemprov Jatim mempunyai narasi berbeda mengenai tujuan Jatim Fest 2026.
Jatim Fest tahun ini secara resmi diposisikan bukan semata sebagai pameran atau hiburan. Kegiatan tersebut menggabungkan pelayanan publik, pameran UMKM, produk unggulan, kuliner, fashion, olahraga, transaksi digital, serta berbagai kegiatan masyarakat.
Penyelenggara juga menyebut Jatim Fest menjadi ruang interaksi antara masyarakat, dunia usaha dan potensi ekonomi daerah. Konsep pembayaran digital melalui QRIS turut didorong dalam kegiatan tersebut.
Dengan demikian, polemik yang muncul sebenarnya mempertemukan dua sudut pandang.
Di satu sisi, pemerintah dan penyelenggara menempatkan Jatim Fest sebagai instrumen promosi ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan UMKM. Di sisi lain, MAKI Jatim meminta agar efektivitas konsep tersebut diuji melalui transparansi anggaran dan seberapa besar manfaat langsung yang diterima pelaku usaha kecil.
Publik Menunggu Transparansi
Perdebatan tersebut pada akhirnya tidak cukup diselesaikan melalui klaim maupun kritik.
Publik membutuhkan keterbukaan mengenai siapa penyelenggara kegiatan, bagaimana mekanisme pengadaan dilakukan, berapa nilai kontraknya, apa saja komponen pekerjaan yang dibayarkan, bagaimana keterlibatan masing-masing OPD, serta berapa banyak pelaku UKM/UMKM yang mendapatkan manfaat secara langsung.
Apabila seluruh pengadaan telah dilakukan sesuai ketentuan dan setiap pembayaran memiliki dasar kontrak serta bukti pekerjaan yang sah, maka transparansi justru dapat menjadi instrumen untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila dalam proses penelusuran ditemukan ketidaksesuaian atau bukti adanya pemberian sesuatu kepada pejabat yang berkaitan dengan jabatannya, persoalan tersebut tentu menjadi ranah aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk saat ini, dugaan gratifikasi maupun cash back yang disampaikan MAKI Jatim belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum sebelum ada pembuktian dan keputusan dari lembaga yang berwenang.
MAKI Jatim menyatakan akan terus melakukan penelusuran dan, apabila data dinilai cukup, membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sementara Jatim Fest 2026 masih berlangsung hingga 4 Oktober. Sorotan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi penyelenggara untuk membuktikan bahwa kemeriahan pameran tidak berhenti pada tampilan luar, melainkan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur bagi pelaku UKM/UMKM Jawa Timur (Red).
